hukum bisnis

Makalah Pengantar Hukum Bisnis

Badan usaha  perseroan terbatas

Disusun oleh:

Nama : Fitri Hidayanti

Nim :11514159

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (stie)

Persada Bunda

Pekanbaru

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan makalah ini dapat diselesaikan.

Tugas ini disusun untuk diajukan sebagai tugas makalah mata kuliah Hukum Pengantar Bisnis.

Terima kasih disampaikan kepada ibu Rina Karlina Sh.M.kn yang telah membimbing dan memberikan kuliah demi lancarnya tugas ini.

Demikianlah tugas ini disusun semoga bermanfaat, agar dapat memenuhi tugas mata kuliah. Menyadari makalah ini jauh dari kesempurnaan, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun,dalam kesempurnaan makalah ini

PekanBaru,

Penulis

Fitri hidayanti

DAFTAR ISI

Kata pengantar

BAB 1

Pendahuluan

Daftar isi

BAB 11

Pembahasan

TENTANG PERSEROAN TERBATA

A.    Persyaratan dan prosedur pendirian perseroan terbatas

B.     Anggaran dasar pesrseroan terbatas

D. permodalan dan saham perseroan

E. keunggulan perseroan terbatas

F. go public perseroan terbatas

BAB 111

Penutup

A.Kesimpulan

B.Saran

Daftar pustaka

Bab I

Pendahuluan

a.       Latar belakang

Dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya diluar KUHD. Namun demikian secara eksplisit, apa yang dimaksud dengan perusahaan tidak ada dijumpai dalam KUHDitu sendiri. Namun, menteri Kehakiman Nederland (Minister van JUdtitir Nederland) dalam memori jawaban kepada parlemen menafdirkan pengertian perusahaan sebagai berikut:
“barulah dapat dikatakan asanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta dalam di dalam kedudukan tertentu untuk memproleh laba bagi dirinya sendiri”.

Secara jelas pengertian perusahaan dijumapai dalam pasal 1 UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan sebagai berikut:
“perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memproleh keuntungan/laba.”

Perusahaan sebagai wahan atau pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum badan usaha tersebut adalah sebagai berikut:

a.       Persekutuan perdata

b.      Firma

c.       Persekutuan komanditer

d.      Perseroan terbatas

e.       Koperasi

f.       Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b.      Rumusan masalah

Beberapa permasalahan yang dapat di bahas adalah :

a.       Bagaimana prosedur dan cara perseroan terbatas berdiri??

b.      Apakah keunggulam perseroan terbatas?

BAB II

PEMBAHASAN

Perseroan terbatas

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada walnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV).  Pada awalnya perseroan terbatas ini diatur juga dalam KUHD, yang kemudian di ganti dengan UU No.1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Karena undang-Undang No.1 tahun 1995 ini sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, undang-undang ini dicabut dan diganti dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, tanggal 16 agustus 2007).

Menurut pasal 1 huruf 1 UU No.40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a.       Badan hukum

Setiap perusahaan terbatas adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak ada satu pasal pun yang mengatakan perseroan terbatas  sebagai badan hukum tetapi dalam UU No.40 Tahun 2007 secara tegas dinyatakan kalau perseroan terbatas adalah badan hukum.

b.      Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian( kontrak), artinya harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa indonesia,  tersusun dalam bentuk anggaran dasar,kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaries, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan oleh satu orang pemegang saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini adalah merupakan asas dalam pendirian perseroan terbatas.

c.       Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memproleh keuntungan dan atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah, harus memproleh izin dari pihak yang berwenang. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, yang sudah tentu memerlukan modal, yang selanjutnya modal perseroan terbagi dalam saham.

d.      Modal dasar

Setiap perseroan terbatas harus mempunyai modal yang seperti dikemukakan diatas harus terbagi dalam suatu saham. Modal dasar disebut juga “modal statuer”, dalam bahasa inggris disebut authorized capital. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas( badan hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, atau pemegang saham.

e.       Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menganut system tertutup. Di antara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri adalah adanya akta pendirian harus dibuat di depan notaries dan harus memproleh pengesahan dari Mentri Hukum dan HAM.

A.    Persyaratan dan prosedur pendirian perseroan terbatas

1.      Persyaratan pendirian

Untuk mendirikan perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU no.40 tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

a.       Perjanjian antara dua orang atau lebih

Menurut pasal 7 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas, perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih.

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi:

·         Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.

·         Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasarmodal. ( pasal 7 ayat 7 UU No.40 tahun 2007)

b.      Dibuat dengan akta autentik dimuka notaris

Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati dan dengan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Untuk mendapat keputusan menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

·         Nama dan tempat kedudukan peseroan

·         Jangka waktu berdirinya perseroan

·         Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

·         Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

·         Alamat lengkap perseroan.

c.       Modal dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah lima puluh juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu undang-undang yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

Menurut ketentuan pasal 33 undang-undang perseroan terbatas, pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25%  dari modal dasar harus sudah ditempatkan dan telah disetor paling sedikit 25% dari nilai nominal modal yang ditempatkan.

Modal dasar adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar pendirian perseroan.

Modal ditempatkan adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal dasar yang di sanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan.

Modal disetor adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasinya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh para pendiri pada saat pendirian perseroan.

d.      Pengambilan saham saat perseroan didirikan.

Setiap perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan( pasal 7 ayat 2). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

2.      Prosedur pendirian

a.       Ada lima prosedur yang harus di lalui oleh suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

·         Pembuatan perjanjian tertulis

Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang perseroan menghendaki perseroan sebagai badan hukum harus terdiri dari dari minimal dua orang atau lebih.

·         Pembuatan akta pendirian di depan notaries

Akta pendirian ini mempunyai fungsi intern, yaitu sebagai aturan main para pendiri saham dan organ perseroan, dan fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan.

Untuk ketentuan nama perseroan yang termuat dalam anggaran dasar, pasal 16 UU perseroan terbatas menentukan bahwa perseroan tidak boleh memakai nama yang:

ü  Telah dipakai sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain.

ü  Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

ü  Sama atau mirip dengan nama lembaga Negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

ü  Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri.

ü  Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

ü  Mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Nama perseroan harus di dahului dengan frase “perseroan terbatas” atau disingkat “PT” dan dalam perseroan terbuka, pada akhir nama perseroan di tambah kata singkatan “Tbk”.

·         Pengesahan oleh Mentri Hukum dan HAM

Untuk memproleh pengesahan, para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada mentri hukum dan HAM dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Permohonan pengesahan harus dilakukan secara tertulis dan harus diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Jika permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, akta pendirian secara yuridis menjadi batal.

·         Pendaftaran perseroan

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman paling lambat 30hari setelah pengesahan diberikan (pasal 28 Undang Undang Perseroan Terbatas).

·         Pengumuman dalam tambahan berita Negara

Menurut ketentuan pasal 30 Undang-Unadang perseroan terbatas, perseroan yang telah didaftarkan diumumkan dalam tambahan Berita Negara. Menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1950 tentang Lembaran Negara dan Pengumuman, permohonan pengumuman ditujukan kepada Mentri Kehakiman, kemudian menteri Kehakiman akan menerbitkan Berita Negara/ Tambahan Berita Negara dengan nomor dan tahun penerbitan. Dalam Berita Negara/ Tambahan Berita Negara dimuat akta pendirian dan surat pengesahan perseroan.

B.     Anggaran dasar perseroan

Menurut pasal 15 Undang-Undang perseroan Terbatas, anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal antara lain:

1.      Nama dan tempat kedudukan perseroan

2.      Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

3.      Jangka waktu  berdirinya

4.      Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan modal yang disetor.

5.      Jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada saham dan nilai nominal setiap saham.

6.      Susunan , jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris.

7.      Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.

8.      Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris.

9.      Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen

10.  Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang ini.

C.    Permodalan dan Saham Perseroan

Dalam UU No.40  Tahun 2007, khusus yang berkaitan dengan  modal ditentukan sebagai berikut:

1.      Besar modal paling sedikit Rp. 50.000.000,00

2.      Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal yang di setor paling sedikit 25% dari modal yang ditempatkan.

3.      Undang-undang mengatur klasifikasi saham dapat lebih dari satu.  Dengan dianutnya system klasifikasi ini, muncul bermacam variasi pemegang saham, yaitu:

a.       Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara

b.      Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris

c.       Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.

d.      Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkomulatif.

e.       Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likudasi.

4.      Undang-undang perseroan terbatas mengatur pecahan nilai nominal saham.

5.      Perlindungan kepada pemegang saham minoritas diatur dalam beberapa pasal yang tersebar antara lain:

a.       Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan bila pemegang saham dirugikan oleh tindakan perseroan.

b.      Hak pemegang saham untuk meminta pada perseroan agar membeli sahamnya dengan harga yang wajar karena ia tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugukannya.

c.       Hak pemegang saham untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada pengadilan untuk memproleh data karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

d.      Dalam penentuan kuorum untuk perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, peleburan, dan pengabilalihan, ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

e.       Dalam hal penggabungan perusahaan, peleburan dan pengambilalihan harus ditentukan secara tegas bahwa perbuatan tersebut telah memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.

f.       Dalam perseroan terbatas diberikan kemungkinan kepada karyawan untuk memiliki saham. Kemungkinan kepemilikan saham oleh karyawan ini terjadi dalam hal berikut ini:

·         Jika penambahan modal perseroan dan pemegang saham yang ada tidak mengambil bagian, sebelum ditawarkan kepada orang lain, perseroan harus menawarkan terlebih dahulu kepada karyawan.

·         Jika pemegang saham akan menjual sahamnya kepada orang lain , diharuskan menawarkan terlebih dahulu kepada karyawan.

·         Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah atau nilai saham yang dimilikinya.

·         Adanya pengaturan tentang pemindahan hak atas saham, baik untuk saham atas nama maupun saham atas tunjuk.

D.    Keunggulan perseroan terbatas

Keunggulan perseroan terbatas ini sebagai salah satu institusi terletak pada kedudukannya sebagai badan hukum. Perseroan terbatas ini merupakan suatu bentuk usaha yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum. Menurut Bagir Manan (1995:11) perseroan terbatas mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian karena:

1.      Memungkinkan pengerahan dana masyarakat untuk pengembangan perusahaan melalui pemilikan saham perseroan.

2.      Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberi keuntungan.

3.      Perseroan secara langsung berada di bawah control masyarakat melalui pemegang saham dan mekanisme pasar modal.

Perseroan terbatas dapat di bagi menjadi dua yaitu:

a.       Perseroan terbatas tertutup (PT tertutup)

Adalah suatu perusahaan yang didirikan dengan tiada maksud untuk menjual saham-sahamnya kepada masyarakat.

b.      Perseroan terbatas terbuka (PT terbuka)

Adalah suatu perseroan terbatas yang menjual sahamnya ke masyarakat luas melalui pasar modal dalam rangka memupuk modal untuk investasi usaha sehingga PT terbuka di beri kata “Tbk” di belakang namanya.

E.     Go public perseroan terbatas

Go public secara etimologis dapat diartikan “menuju umum” dan secara ekonomis dapat diartikan suatu perseroan menjual sahamnya ke public( masyarakat umum) melalui bursa saham/bursa efek. Dengan menjual sahamnya ke public in jelaslah bahwa go public ini merupakan wahana untuk pengembangan perseroan, yang pada intinya untuk menambah modal dari perseroan yang bersangkutan.

1.      Tata cara dan prosedur go public

Menurut Sumantoro (1990:96), proses untuk dapat melakukan go public bagi suatu perseroan dapat dibagi dalam dua kategori besar yaitu proses ekstern dan proses intern.

Proses ekstern meliputi beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perseroan yaitu sebagai berikut:

a.       Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Go Publik suatu perseroan hanya bisa dilakukan apabila para  pemegang saham bersepakat untuk menjual sahamnya ke masyarakat umum. Kesepakatan ini dapat dilakukan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

b.      Penunjukkan Penjamin Emisi (Underwriter)

Dalam konsep pembelanjaan, arus dana yang akan masuk harus mudah dan pasti. Kepastian ini akan terlaksana dengan hadirnya penjamin emisi. Pada suatu tanggal yang disepakati bersama (payment date), dana tersebut akan diproleh perseroan dengan tidak tergantung pada laku tidaknya saham yang di jual. Dengan demikian, rencana perseroan (misalnya untuk ekspansi, pembayaran hutang, peningkatan modal kerja, divestasi) akan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal.

c.       Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public dalam dua tahun terakhir.

d.      Hubungan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan instansi teknis.

e.       Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan harus dapat diselesaikan oleh emitmen di depan notaris, selanjutnya diproses melalui Direktorat PerdataDepartemen Kehakiman.

f.       Masalah-masalah lain yang perlu ditangani

Suatu perseroan yang hendak melakukan go public ada kalanya memerlukan suatu kegiatan lain, misalnya melakukan merger atau penggabungan. Dalam hal yang demikian ini perseroan tersebut harus terlebih dahulu memproleh izin dari Badan Koordinasi Pasar Modal.

g.      Pengajuan pernyataan kehendak (Letter of Intent) kepada Bapepam.

Proses intern suatu perseroan yang hendak go public yang pada prinsipnya hanya bisa dilakukan oleh BAPEPAM. Proses tersebut adalah sebagai berikut:

a.       Letter of Intent

Dalam proses ini BAPEPAM akan menjawab Letter of intent dari perseroan yang hendak go public, dan sebisa mungkin akan memberikan bantuan terhadap masalah-masalah yang diajukan oleh calon emiten.

b.      Pernyataan pendaftaran (Registration statement)

Dengan diterimanya pernyataan pendaftaran oleh BAPEPAM, akan dimulai penelitian dan evaluasi dan akan segera dilakukan apabila menurut pertimbangan BAPEPAM pendaftaran calon emitmen telah memenuhi persyaratan berlaku.

c.       Daftar pertanyaan BAPEPAM

Pertanyaan yang umumnya berkisar  dalam hukum, manajemen, tenaga kerja,produksi,pemasaran, akuntansi dan perpajakan, masalah-masalah bursa, dan masalah proyeksi.

d.      Evaluasi dan penelitian setempat

Pada umumnya dilakukan oleh biro-biro BAPEPAM sesuai dengan fungsinya masing-masing.

e.       Penelaahan document lain

Penelitian terhadap dokumen-dokumen perseroan antara lain adalah prospectus perjanjian emisi, perjanjian antarpenjamin emisi, perjanjian penjualan, dan anggaran dasar.

f.       Dengar pendapat akhir

Jika berdasarkan evaluasi dan penelaahan dokumen lain, BAPEPAM mengambil kesimpulan bahwa calon emitmen layak untuk go public, selanjutnya akan dilakukan dengar pendapat akhir.

g.      Pasar perdana

Pasar perdana merupakan realisasi awal dari penerimaan perseroan sebagai emitmen. Penyelenggara bursa dan penawaran perdagangan efek akan mulai mengiklankan, melayani pemesanan saham, penjatahan saham dan pengembalian uang pesanan.

h.      Saat pencatatan

i.        Monitoring

Monitoring merupakan pengontrolan terhadap kegiatan jalannya perusahaan-perseroan yang go public.

2.      Konsekuensi perseroan yang go public

Keuntungan melakukan go public adalah sebagai berikut:

a.       Masuknya dana segar (fresh money) yang melimpah.

b.      Net work perseroan akan lebih baik sehingga alternative perolehan dselanjutnya akan lebih banyak, misalnya lewat right issue.

c.       Memungkinkan ekspansi perseroan lewat akuisisi tanpa harus membayar cash, tetapi melalui pengisuan saham.

d.      Perseroan akan lebih terkenal dengan prestise yang tinggi sehinggaoperasi bisnisnya lebih baik dan marketnya akan lebih meluas.

e.       Likuiditas perseroan dan saham akan lebih baik karena setiap saat perseroan/pemegang saham dapat memperjualbelikan sahamnya.

f.       Lebih menjamin kelestarian perseroan karena akan terhindar dari mismanajemen sebab setiap aktivitas yang menyimpang dalam suatu perseroan public, langsung akan disorot masyarakat umum (public).

Kelemahan atau kerugian melakukan go public adalah:

a.       Adanya keharusan membuka semua informasi yang akan dapat menguntungkan pihak pesaing dan sangat mengekang pihak pemilik ataupun pengurus/komisaris.

b.      Pemilik bisnis dapat kehilangan fleksibilitasnya karena adanya keharusan untuk mendapatkan izin tertentu dari pemegang saham, termasuk pemegang saham public atau laporan atau izin dari otoritas tertentu terhadap tindakan tertentu.

c.       Beberapa laternatif bisnis bisa dilepas oleh perseroan karena dikhawatirkan akan berdampak negative terhadap fluktuasi harga di pasar saham.

d.      Adanya masalah administrasi dan dana tambahan yang mesti dikeluarkan terutama dalam proses go public.

e.       Akan kehilangan control dari para pemegang saham sendiri, terutama jika porsi saham yang dijual terlalu besar.

f.       Kecenderungan pemberian dividen yang besar sehingga pembayaran pajak tinggi dan investement dari perseroan mengecil.

Bab III

Penutup

a.      Kesimpulan

PERSEROAN TERBATAS adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham – Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan.

Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.
Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham – dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkanya ke dalam perseroan (limited liability). Segala hutang perseroan tidak dapat ditimpakkan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.
Pendirian PT dilakukan berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, pendirian PT harus dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling berjanji untuk mendirikan perseroan, dan mereka yang berjanji itu memasukan modalnya ke dalam perseroan dalam bentuk saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia – notaris yang dimaksud adalah notaris yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili perseroan. Agar sah menjadi Badan Hukum, akta notaris itu harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
Modal Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan karena belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan – hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan.
Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan.
Modal Disetor adalah Modal PT yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Menurut UUPT, Modal Ditempatkan harus telah disetor penuh oleh para pemegang saham.
Organ Perseroan Terbatas
Organ PT berarti organisasi yang menyelenggaran suatu Perseroan Terbatas, yaitu yang terdiri dari Rapat Umum pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tidak di serahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Wewenang tersebut meliputi penetapan dan perubahan Anggaran Dasar perseroan, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan mengenai penggabungan dan peleburan serta pengambilalihan perseroan, serta penetapan pembubaran perseroan.
Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, Direksi biasanya dibantu oleh Manajemen.
Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris berwenang memeriksa pembukuan perseroan serta mencocokkannya dengan keadaan keuangan perseroan. Sesuai kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris juga berhak memberhentikan Direksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.      SARAN

Dalam penulisan makalah ini penulis menyadari sangat banyak kekurangan dan kehilafan, baik dalam penulisan mau pun dalam penjelasan masalah yang sangat sulit untuk dimengerti.

Beranjak dari hal itu, penulis minta maaf kepada pembaca, dan penulis meneriama kritik dan saran guna kesempurnaan makalah ini.

Daftar pustaka

Zaeni Asyhadie,S.H.,M.Hum.2005.Hukum Bisnis.PT RajaGrafindo Persada.jakarta.